VIVAnews - Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di Gedung Putih, Selasa 20 Oktober 2009.
Al-Maliki dan Obama akan mendiskusikan mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan umum parlemen Irak yang akan digelar pada 16 Januari 2010.
Al-Maliki mengkhawatirkan peningkatan kekerasan di seantero Irak jika pemilihan itu ditunda. "Setiap penundaan akan menghadirkan absennya konstitusi dan menyulut kerusuhan yang dapat menghancurkan Irak," kata al-Maliki seperti dikutip laman stasiun televisi CNN.
Namun hingga saat ini, pemerintah Irak belum menetapkan sejumlah kebutuhan pemilu. Bahkan parlemen Irak masih memperdebatkan revisi hukum pemilu. Status penduduk kota Kirkuk juga menjadi ganjalan.
Kota Kitkuk merupakan tempat tinggal baru bagi kelompok Kurdi yang terpaksa mengungsi pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Namun warga asli keturunan Arab dan Turki menyatakan pendatang Kurdi di Kirkuk melebihi jumlah pengungsi sebenarnya. Mereka menilai pemberian izin memilih bagi kalangan Kurdi yang bukan pengungsi sangat tidak adil.
Halangan lainnya berkaitan dengan penentuan jenis daftar peserta pemilihan, terbuka atau tertutup. Daftar terbuka berarti nama kandidat dan partai dicantumkan sementara daftar tertutup hanya berisi nama partai.
Hukum yang ada dan digunakan dalam pemilihan 2005 silam menetapkan penggunaan daftar tertutup. Tapi al-Maliki mendukung penggunaan daftar terbuka.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan AS berharap pemerintah Irak segera merevisi hukum mereka. Jika tidak, PBB dan AS khawatir pelaksanaan pemilihan dapat tertunda atau dipaksakan mengikuti hukum lama.
Pemilihan ini merupakan langkah vital dalam upaya pemerintah Irak untuk membangun sistem demokrasi. Pemerintah AS mengawasi ketat pemilihan ini sebagai bagian dari pertimbangan untuk menarik pasukan mereka di Irak, Agustus mendatang.
