VIVAnews - Meski gejala pembalikan sudah terlihat, perekonomian dunia ke depan dinilai masih rapuh dan belum stabil dari krisis. Negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G 20) akhirnya sepakat penyelesaian krisis diserahkan ke masing-masing negara.
Pertemuan G 20 yang baru digelar pekan lalu dihadiri seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota.
Indonesia sendiri, kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati Senin 7 September 2009 malam, bersama G 20 akan meneruskan seluruh rencana pemberian stimulus ekonomi kendati pemulihan mulai terlihat.
"Indikator pemulihan krisis global ini masih dianggap terlalu dini, sehingga dalam komunikenya kami sepakat memberikan sinyal soal exit strategy diserahkan pada masing-masing negara," katanya.
Negara-negara seperti Inggris, Amerika, negara Eropa dan Jepang yang defisitnya di atas 8 persen, kata Menkeu, harus memikirkan exit strategy jangka menengah ini.
Dalam penanganan krisis, G 20 juga membicarakan soal pengawasan perbankan dan sektor keuangan. Krisis dianggap muncul karena kegagalan supervisi dan pengawasan serta peraturan yang memberikan batas terhadap pengambilan risiko di tingkat perbankan.
Dengan adanya krisis, G 20 berharap akan ada koreksi signifikan terhadap peraturan pengawasan dan regulasi sektor keuangan. Tujuannya untuk mencegah munculnya sikap sembrono dan risiko berlebihan yang diambil pengelola bank sehingga menyebabkan bank itu kolaps.
"Karena itu peraturan ke depan akan mengetatkan cadangan minimal dengan lebih ditingkatkan secara signifikan, juga penggajian pada eksekutif perbankan juga diberikan limitasi," katanya.
Untuk masalah ini, kata Menkeu, kebanyakan negara anggota mengharapkan struktur dan formulanya diatur, tetapi Perancis minta levelnya saja yang diatur.
