VIVAnews - Salah satu lembaga riset publik mengestimasi sekitar 3,1 miliar poundsterling atau setara Rp 50,7 triliun dapat dihemat Inggris jika rencananya untuk menciptakan kartu identitas nasional yang memakai sistem identifikasi biometrik dibatalkan.
Seperti dilansir situs resmi pemerintah Inggris, negara kerajaan itu berencana untuk menciptakan kartu identitas baru bagi penduduk setempat yang dilengkapi dengan sistem informasi biometrik dengan tingkat keamanan yang kuat.
Setiap kartu tak hanya memaparkan informasi dan data personal tiap penduduk, tetapi juga dikombinasikan dengan data biometrik mereka, meliputi sidik jari dan sekaligus sebagai kartu paspor. Seluruh data penduduk secara detail akan tersimpan secara aman di kantor pusat.
Namun, studi yang dirilis oleh lembaga riset Kable mengatakan bahwa jika dibatalkannya penerbitan kartu identitas baru ini, meliputi kartu identitas penduduk dan paspor yang dilengkapi sidik jari, dapat menghemat hingga 3,08 miliar poundsterling. "Pembatalan tersebut akan berdampak luas pada setiap aspek skema identifikasi nasional," kata Philippe Martin, analis senior Kable dalam laporan hasil studinya, yang dikutip VIVAnews dari V3, 19 Agustus 2009.
"Tak hanya dapat menghemat biaya produksi kartu, tetapi pemerintah juga dapat memotong biaya distribusi karena harus menarik kartu identitas lama dan mengirimkan kartu yang baru. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi, pengelolaan, dan untuk call center," ucap Martin.
Tak hanya membuang-buang uang, studi tersebut juga memaparkan bahwa kartu baru tersebut akan mudah di-hack. Namun, pemerintah menyangkal adanya kemungkinan tersebut.
