VIVAnews - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengutuk serangan ke desa nelayan di Sudan bagian selatan, Minggu 2 Agustus 2009. Serangan itu menewaskan 161 orang.
"Ban mengutuk serangan 2 Agustus di Akobo, negara bagian Jongeli, Sudan Selatan yang telah membunuh 100 perempuan dan anak-anak, 50 pria, dan 11 tentara pembebasan Sudan SPLA," ujar Ban melalui pernyataan resmi seperti dikutip laman stasiun televisi CNN, Senin 3 Agustus 2009.
Dalam pernyataan itu, Ban mengatakan telah menugaskan perwakilan PBB di Sudan untuk memberikan seluruh bantuan bagi seluruh korban. Ban juga meminta badan PBB di Sudan bekerja sama untuk mengembalikan ketenangan dengan pemerintah lokal.
Kelompok bersenjata menyerang desa nelayan Akobo, tempat ratusan pengungsi dari suku Lou-Nuer yang berasal dari tepi sungai Geni. Komisaris Polisi Akobo Goi Yol menuding suku Murle berada di balik serangan ini.
Kelompok bersenjata itu menyerang dan mengejar pengungsi yang lari menuju sungai. Sekitar 20-an tentara yang berada di dekat lokasi segera datang dan berusaha melindungi warga. Namun mereka kalah jumlah dan sebagian tewas terbunuh.
"Serangan selama tiga jam ini melukai 31 orang, puluhan perempuan dan anak-anak masih belum ditemukan, ini serangan terencana," kata Yol.
Konflik memperebutkan wilayah dan ternak antarsuku di Sudan selatan menewaskan seribu orang sepanjang 2009. Kekerasan ini berbeda dengan konflik antara pemberontak dengan militer di Darfur, Sudan barat.
PBB dan pemerintah setempat mengutarakan kekhawatiran mereka bahwa kekerasan di selatan dapat mengganggu persiapan pemilihan presiden yang akan digelar pada April 2010. Pemilihan itu merupakan salah satu elemen utama dalam perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang sipil antara Sudan selatan dan utara pada 2005 silam.
Menteri Dalam Negeri kawasan otonomi Sudan Selatan Mayor Jenderal Gier Chuang Aluong mengatakan dia telah meminta PBB mengirim polisi ke lokasi kejadian. Aluong mengungkapkan minimnya akses jalan yang diperparah musim hujan mempersulit pengerahan satuan keamanan.
"Hujan juga membuat kami belum dapat memulai program pelucutan senjata masyarakat sipil Jongeli yang merupakan bagian perjanjian perdamaian hingga akhir tahun," kata Aluong. (AP)
