VIVAnews - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-moon menyerukan agar kekerasan yang dilakukan pemerintah Iran terhadap pengunjuk rasa segera dihentikan. Ban meminta agar pemerintah Iran menghormati hak sipil terutama hak berkumpul dan menyatakan pendapat.
Dalam pernyataan pers yang dikutip laman stasiun televisi BBC, Selasa 23 Juni 2009, Ban juga mengecam penggunaan angkatan perang menghadang warga sipil. Ban, menurut pernyataan tersebut, telah mengikuti perkembangan situasi di Iran dan kecewa melihat kerusuhan pasca-pemilihan presiden 12 Juni lalu.
"Pemerintah harus menghormati hak asasi dan hak politik warga, terutama untuk berkumpul, menyatakan pendapat, dan kebebasan informasi," kata Ban.
Mantan menteri luar negeri Korea Selatan itu berharap pemerintah Iran dan oposisi menyelesaikan perbedaan mereka secara damai melalui jalur hukum dan dialog. "Ban meminta pemerintah menghentikan penangkapan, ancaman, dan penggunaan angkatan perang. Sekjen berharap keinginan rakyat Iran tentang demokrasi segera tercapai," demikian disampaikan pernyataan tersebut.
Para pengunjuk rasa memrotes kemenangan telah calon incumbent Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilihan 12 Juni lalu. Rival utama Ahmadinejad, Mir Hossein Moussavi menuding ada kecurangan dalam pemilihan dan berkeras bahwa dia memenangi pemilihan itu.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon. (AP Photo)
Setiap hari, ratusan hingga ribuan pendukung Moussavi menggelar unjuk rasa. Pemerintah Iran menyatakan setidaknya 17 orang tewas dalam kerusuhan pasca-pemilihan.
Larangan peliputan membuat laporan mengenai kerusuhan dan unjuk rasa sulit dikonfirmasi. Pemerintah Iran melarang wartawan media asing meninggalkan kantor atau hotel.
Ridho
