VIVAnews - Terdakwa kejahatan kemanusiaan Kaing Guek Eav alias Duch (baca Doik) menuding Amerika Serikat (AS) turut bertanggungjawab atas munculnya kelompok Khmer Merah ke puncak kekuasaan Kamboja, periode 1975-1979.
"Kebijakan AS yang menggabungkan Kamboja dalam perang Vietnam menggoncang stabilitas negara kerajaan ini dan memudahkan jalan bagi Khmer Merah untuk mengambil alih kekuasaan," kata Duch di hadapan hakim sidang luar biasa di Pengadilan Kamboja, Senin 6 April 2009.
Duch merupakan pimpinan senior Khmer Merah yang mengepalai penjara utama S-21 atau Tuol Sleng, tempat sekitar 16.000 pria, perempuan, dan kanak-kanak tewas dalam kurun waktu antara 1975 hingga 1979. Jaksa mendakwa Duch melakukan kejahatan melawan kemanusiaan, pembunuhan, dan penyiksaan.
Duch mengatakan kelompok Khmer Merah pasti sudah habis ditumpas pada 1970 jika AS tidak ikut campur dalam pemerintahan militer Kamboja yang dipimpin Jenderal Lon Lol setelah Pangeran Norodom Sihanouk dijatuhkan. Sihanouk lalu bersekutu dengan Khmer Merah untuk menggalang simpati rakyat dan kembali membangun kekuasaan.
"Seharusnya Khmer Merah sudah tiada pada 1970 namun diplomat AS Richard Kissinger dan presiden Richard Nixon bertindak salah dengan mendukung Jenderal Lon Nol, dan Khmer Merah mencium kesempatan emas itu," kata Duch.
Sejarawan Universitas Rutgers, Neew Jersey, AS Alex Hinton setuju dengan pendapat Duch bahwa AS turut bertanggung jawab atas kejayaan Khmer Merah. Namun Hinton menolak jika AS dikaitkan dengan genosida yang terjadi pada masa kekuasaan rezim kelompok ultra-Maois itu.
Selain itu, Duch bersaksi mengenai saat ia memimpin sebuah penjara di tengah hutan yang disebut M-13 selama perang sipil antara 1970-1975. Dia mengaku menerima kiriman dokumen dan tahanan. "Saya melihat anggota Khmer Merah saling tuduh, saling tahan, dan saling bunuh," kata Duch.
Duch menyadari bahwa Khmer Merah hanya akan merusak Kamboja saat dia mendengar pidato pemimpin Khmer Merah mengenai reformasi. Padahal Khmer Merah sebenarnya merencanakan revolusi menuju komunisme secara radikal. (AP)