VIVAnews - Amerika Serikat (AS) dan China turut berkepentingan atas reformasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Transparansi militer Indonesia dipandang bisa mendorong sekaligus memperkuat transparansi di tubuh pemerintah dan masyarakat di negeri ini.
Demikian laporan hasil percakapan antara pejabat AS dan China. Laporan itu ditulis dalam memo diplomatik dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Beijing ke Departemen Luar Negeri di Washington DC, Maret 2007, yang bocor di laman WikiLeaks, 12 Desember 2010.
Bernomor referensi 07BEIJING1448, memo berkatagori rahasia itu merekam pembicaraan antara Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Cui Tiankai, beserta Direktur Jenderal urusan Asia, Hu Zhengyue, dengan kolega mereka dari AS, Deputi Asisten Menlu AS urusan Asia Timur dan Pasifik, Eric John, di Beijing pada 5 Maret 2007.
Mereka membicarakan isu-isu di Asia Tenggara, seperti masalah demokrasi Myanmar dan keamanan di kawasan itu. Para pejabat dari kedua negara juga membicarakan situasi di Indonesia.
John menekankan kepada Hu bahwa AS dan China harus bekerja sama untuk mendorong demokratisasi, pertumbuhan ekonomi, dan anti terorisme di Indonesia. demikan penggalan memo itu.
John, yang sejak Oktober 2007 diangkat menjadi Duta Besar AS untuk Thailand, juga menilai kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyoho telah mengambil sejumlah langkah positif, AS dan China harus mendorong Indonesia untuk melakukan transparansi, akuntabilitas, dan reformasi militer yang lebih optimal.
Menurut John, Beijing harus bergabung dengan Washington dalam mendorong adanya tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik dalam militer Indonesia, yaitu TNI.
"Transparansi di dalam TNI akan memperkuat dan mendorong transparansi di dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini penting untuk daya tarik investasi asing," demikian perkataan John kepada Hu yang dikutip memo itu.
"Kita juga harus mendorong reformasi dalam peraturan tenaga kerja dan investasi, begitu pula dengan penegakan hukum atas peraturan-peraturan itu," lanjut memo tersebut.
China dipandang bisa memberi pengaruh bagi "arahan umum" pembangunan di Indonesia. Namun, kepada John, Hu mewanti-wanti bahwa Beijing harus bersikap sensitif atas realitas politik terkait dengan nasib populasi warga keturunan China di Indonesia.
Beijing, dalam memo itu, merasa "tidak terkesan" terhadap sejumlah presiden yang memimpin Indonesia setelah krisis keuangan Asia di akhir dekade 1990-an. Namun, China merasa senang atas kemajuan yang dibuat Presiden Yudhoyono sejak memerintah pada 2004, demikian kata Hu.
Seperti yang dilaporkan di memo diplomatik itu, Hu mengungkapkan keinginan China untuk mendorong Islam yang moderat di Indonesia, dengan mendorong interaksi dengan 20 juta umat Muslim di Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, AS dan China telah berkoordinasi dalam memberi bantuan kepada Indonesia terkait dengan sejumlah bencana alam. Bagi Beijing, kerjasama demikian bisa menjadi model bagi kemitraan di tingkat regional. (kd)
prabu ijay
01/01/2011
adi.daonk
15/12/2010
putra
15/12/2010
Imam
15/12/2010
M. Mahfudz
15/12/2010
sibarakaduk
15/12/2010
iduy
15/12/2010
Weird
15/12/2010
tungtang
15/12/2010
