VIVAnews - Setelah Brasil, giliran Argentina yang mengakui kedaulatan Palestina berdasarkan perjanjian perbatasan pada 1967. Bagi Palestina, sikap Argentina kian memperkuat posisi mereka dari penindasan Israel.
Pengakuan kedaulatan itu disampaikan langsung oleh Presiden Argentina, Cristina Fernandez, kepada Presiden Mahmoud Abbas dari Palestina, Senin 6 Desember 2010. Fernandez melontarkan pernyataan itu selang tiga hari dari pengakuan Brasil.
Menteri Luar Negeri Argentina, Hector Timerman, seperti dilansir kantor berita Associated Press, mengatakan bahwa Argentina sangat prihatin target perundingan damai 1991 di Madrid dan 1993 di Oslo belum tercapai. Kini, menurut dia, merupakan waktu yang tepat untuk mengakui Palestina sebagai negara.
“Waktunya telah tiba untuk mengakui Palestina sebagai negara yang bebas dan merdeka,” ujar Timerman.
Dia juga menekankan bahwa Argentina juga akan mempertahankan posisi teguhnya dalam mendukung hak Israel untuk diakui semua bangsa dan dapat hidup damai dan aman di wilayahnya.
“Keputusan Argentina untuk mengakui negara Palestina adalah berdasarkan keinginan para pemimpin negara itu guna mendukung proses negosiasi yang akan menghentikan konflik,” ujar Timerman.
“Penting untuk dicatat bahwa Argentina adalah satu dari ratusan negara yang mengakui Palestina. Hal ini mencerminkan peningkatan konsensus di komunitas internasional mengenai status Palestina,” tuturnya.
Menanggapi pengakuan ini, Menlu Palestina, Riad Malki, mengaku sangat gembira. Dia juga mengatakan bahwa Uruguay, Paraguay, Bolivia, dan Ekuador juga akan menyatakan pengakuannya beberapa hari lagi.
“Pengakuan ini simbolik. Namun, penting karena semakin banyak negara yang mengakui Palestina, maka semakin banyak juga tekanan bagi negara yang meragukan proses perdamaian. Jika Israel tetap menolak mengakui negara Palestina ketika banyak yang mengakuinya, hal ini akan membuat perbedaan,” ujar Malki.
Israel, pada pengakuan Brasil atas kedaulatan Palestina sebelumnya, menyatakan kecewa dan sedih. Israel mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina adalah pelanggaran dari perjanjian interim yang ditandatangani oleh pemerintah Israel dan Palestina pada 1995.
Perjanjian tersebut menyatakan bahwa permasalahan status Tepi Barat dan Jalur Gaza harus didiskusikan dan diselesaikan melalui negosiasi. (art)
Salahudin
05/10/2011
hery
24/01/2011
Anang Dwi
12/01/2011
irfan fahlepi
03/01/2011
ferdi
08/12/2010
