VIVAnews - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mendukung niat para wakil rakyat untuk berencana bertandang ke wilayah Palestina di Gaza pasca insiden penyerangan kapal Mavi Marmara oleh Israel akhir Mei lalu. Namun, hingga akhir pekan lalu, Kementrian Luar Negeri belum menerima data dari para anggota DPR siapa saja yang berniat pergi ke Gaza.
Padahal, penyerahan data pribadi sesegera mungkin sangat diperlukan untuk mengurus perizinan, mengingat pergi ke Gaza tidaklah mudah karena terkait dengan masalah keamanan. Natalegawa mengungkapkan hal itu dalam perbicangan khusus dengan VIVAnews di kantornya, Kementrian Luar Negeri (Kemlu) di Jakarta, Jumat 11 Juni 2010 [untuk mengetahui wawancara yang lengkap bisa klik di sini].
Mengenai masalah solidaritas dan misi bantuan bagi Palestina, Kemlu bertekad bersinergi dengan berbagai komponen bangsa, apakah itu dari masyarakat madani, apalagi dari DPR. "Jadi, kita sangat siap dan sangat mendukung, dan ingin bekerja sama membantu demi suksesnya misi ini," kata Natalegawa.
Pernyataan Natalegawa itu terkait dengan keinginan kalangan anggota DPR, terutama dari Komisi 1, yang beberapa waktu mengutarakan niat mereka untuk bertolak ke Gaza, wilayah Palestina yang diblokade oleh Israel selama tiga tahun terakhir. Ketua DPR, Marzuki Alie, juga berencana ingin ke Gaza untuk turut membawa serta bantuan logistik dan medis kepada rakyat Palestina.
Menurut Natalegawa, misi ke Gaza kini bisa dilaksanakan setelah Mesir membuka pos perlintasan Rafah, atau sehari setelah insiden penyerangan atas Mavi Marmara 31 Mei 2010, yang menewaskan sembilan aktivis pro-Palestina. Israel pun saat ini melonggarkan barikade di sekitar Rafah.
Para wakil rakyat ini berencana mengunjungi Gaza melalui Mesir akhir bulan ini. Namun, Natalegawa mengingatkan ada faktor yang patut mereka perhatikan.
"Untuk bisa ke Rafah kita harus memprosesnya melalui state security [keamanan negara], harus melalui [surat] pengantar atau melalui kedutaan kita di Kairo, Mesir. Jadi, perlu data mereka yang ingin berkunjung. Ini tinggal masalah teknis saja," kata Natalegawa.
"Yang penting, bila ingin pergi ke Gaza harus menyerahkan data secara utuh dan lengkap - misalnya nama, nomor paspor, kemudian maksud tujuan kunjungan dan lain-lain. Kalau itu dipenuhi sesuai permintaan pemerintah Mesir, saya kira pasti bisa difasilitasi," lanjut mantan duta besar RI untuk Inggris dan PBB itu.
Namun, hingga Jumat pekan lalu, Kemlu maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, belum menerima data dari DPR perihal siapa saja yang akan bertolak ke Gaza. "Data seperti ini kan perlu. Kalau mau ke Gaza silakan, mana datanya, supaya kita bisa proses," kata Natalegawa.
Dia pun menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemlu tidak menghalang-halangi para aktivis dari Indonesia untuk tetap berniat ke Gaza pasca insiden Mavi Marmara. Namun, mereka harus memetik dari insiden itu - yang membuat 12 aktivis Indonesia sempat ditahan Israel, dan dua diantara mereka terluka.
Maka, para aktivis harus memberi tahu Kemlu mengenai rencana mereka itu - termasuk menyampaikan data tertulis perihal identitas mereka.
"Tanpa berniat ingin membatasi, paling tidak kalau kita tahu siapa yang akan pergi, kapan, kalau ada apa-apa siapa yang bisa dihubungi. Saya kira ini wajarlah untuk bisa memastikan perlindungan itu dapat diberikan secara optimal," kata Natalegawa. (hs)
