VIVAnews - Tidak seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Belanda, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok masih bekerja seperti biasa di tengah berlangsungnya krisis politik berdarah di ibukota Thailand itu. Namun KBRI sudah siap mengantisipasi kondisi terburuk, mengingat lokasinya dekat dengan pusat unjuk rasa.
Demikian ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat 14 Mei 2010, Faizasyah mengatakan bahwa saat ini belum ada pertimbangan untuk menutup kantor KBRI Bangkok.
"Kami sangat paham perkembangan yang terjadi. Kami merumuskan kebijakan berdasarkan informasi di sana. KBRI memberikan informasi seakurat mungkin ke Jakarta, jadi tidak ada suatu pertimbangan saat ini untuk menutup KBRI," kata Faizasyah.
Sebelumnya, AS, Inggris, dan Belanda telah memutuskan menutup kantor perwakilan diplomatik mereka di Bangkok untuk sementara waktu mengingat lokasi kantor mereka berdekatan dengan pusat unjuk rasa.
Penutupan dilakukan setelah militer Thailand menyatakan akan mengepung basis-basis demonstran mulai Kamis sore pukul 18 agar jumlah mereka tidak bertambah dari luar kota.
Lokasi KBRI sendiri, menurut Faizasyah, berada sekitar satu kilometer dari pusat aksi demonstrasi. Namun, kendati tetap berjalan rutin, KBRI sudah siap mengantisipasi situasi terburuk - yaitu tidak hanya menghadapi pecahnya kembali kekerasan, namun juga pemutusan akses listrik dan air bersih.
"Ada beberapa daerah (di Bangkok) yang mengalami kekurangan listrik, air, tetapi KBRI kita sudah siap mengantisipasi kondisi terburuk," kata Faizasyah.
KBRI saat ini telah membentuk satuan tugas (Satgas). Selain memantau situasi, Satgas selalu mengirimkan informasi per hari, bahkan setiap jam, ke Jakarta.
Menurut harian Bangkok Post, Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya, memberikan surat edaran kepada sejumlah departemen luar negeri negara-negara tetangga.
"Saya tidak bisa sampaikan (detail) isinya apa, tetapi semacam deskripsi perkembangan terakhir dan jaminan bahwa mereka akan segera mengatasi masalah ini dengan baik," kata Faizasyah.
Indonesia, kata Faizasyah, juga tidak akan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. "KBRI di manapun tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain," kata Faizasyah menanggapi pertanyaan mengenai pejabat negara lain yang menemui kelompok oposisi pemerintah Thailand.
Sedangkan untuk mengontrol kondisi WNI di Thailand terutama Bangkok dan sekitarnya, komunikasi terus berjalan melalui jejaring website dan juga per telepon.
Setidaknya 30 orang tewas dan sekitar 1.000 lainnya cedera akibat demonstrasi anti pemerintah, yang telah berlangsung selama dua bulan di Bangkok.
Dalam kekerasan terakhir, sedikitnya satu orang tewas dan delapan luka-luka setelah bentrokan antara massa demonstran dengan pasukan keamanan. Bentrokan terjadi setelah seorang jenderal yang memimpin milisi demonstran ditembak di bagian kepala oleh penembak jitu. Tim dokter kini berupaya menyelamatkan nyawanya.
Sementara itu pemerintah Thailand sedang memberlakukan status darurat di 17 provinsi, yang menjadi basis massa demonstran. (mt)
