VIVAnews - Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva, berencana mengungkap peta jalan (road map) rekonsiliasi nasional. Dia yakin, peta jalan itu akan mengakhiri krisis antara pemerintah dengan massa "Kaos Merah," yang tetap menuntut pembubaran parlemen dan percepatan pemilu.
Berbicara pada jurnalis media mancangegara, Minggu 2 Mei 2010, Abhisit mengatakan bahwa detail mengenai road map tersebut akan diumumkan pada satu atau dua hari ini.
"Kami yakin kami bisa meredam krisis politik dengan melakukan dua hal secara serempak," kata Abhisit, seperti dikutip dari laman harian The Bangkok Post. Dua hal tersebut, kata Abhisit, adalah solusi politis, yakni road map untuk mencapai rekonsiliasi, dan kedua, penegakan hukum.
Sebuah sumber mengatakan, rencana rekonsiliasi Abhisit juga akan mencakup pembentukan sebuah komite untuk mengamandemen konstitusi. Undang-undang Dasar baru itu akan diambil dari berbagai dasar hukum, khususnya undang-undang 1997 dan 2007.
Kelompok Kaos Merah dari United Front of Democracy against Dictatorship (UDD) dan partai oposisi utama, Puea Thai, menuntut agar konstitusi 1997 dikembalikan. Sedangkan Partai Demokrat yang berkuasa dan para pendukungnya ingin mempertahankan konstitusi 2007.
Sementara itu, massa demonstran kemarin setuju untuk setuju untuk melucuti barikade di depan Rumah Sakit Chulalongkorn. Barikade dari ban-ban bekas, kawat, dan bambu runcing tersebut membuat arus lalu lintas harus dialihkan.
Namun di beberapa lokasi, demonstran yang sebagian besar merupakan pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut menolak melucuti barikade.
"Kami akui bahwa kelompok Kaos Merah salah karena menginvasi rumah sakit, dan kami minta maaf dan sangat tidak nyaman dengan insiden tersebut," kata pemimpin UDD, Natthawut Saikua. Massa Kaos Merah hingga kemarin memblokade jalan ke rumah sakit. (hs)
Pekan lalu, mereka menyerbu rumah sakit untuk mencari aparat keamanan yang mereka kira bersembunyi di dalam rumah sakit. Para pasien harus dievakuasi akibat invasi demonstran tersebut.
