VIVAnews - Indonesia menyerahkan keputusan kepada Amerika Serikat (AS) mengenai normalisasi kerja sama militer kedua negara, termasuk yang melibatkan Kopassus (Korps Pasukan Khusus). Indonesia tidak memaksa AS untuk melakukan normalisasi secara penuh kerjasama antar militer.
Demikian menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Ini terkait dengan kabar bahwa Washington berencana mempererat kembali hubungan militer kedua negara, salah satunya dengan membuka kembali pelatihan untuk Kopassus. Wacana itu sudah muncul di sejumlah media massa di AS dan Indonesia sebelum rencana kunjungan Presiden Barack Obama ke negeri ini.
Menurut Marty, reformasi di tubuh TNI merupakan fakta yang tidak bisa dibantah, tinggal bagaimana AS menyikapinya. "Kalau AS sudah bisa mengapresiasi perkembangan itu, tentunya akan ada normalisasi hubungan militer," kata Marty, usai bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk kawasan Asia Pasifik, Kurt Campbell, di Jakarta, Senin 15 Februari 2010.
Indonesia, kata Marty, tidak akan memaksa bila AS merasa perlu untuk lebih lanjut mempelajari wacana pemberian pelatihan bagi militer Indonesia. "Reformasi TNI sudah terjadi dan TNI telah mencapai beberapa pencapaian tanpa desakan dan paksaan dari siapapun," kata Marty.
Apakah kerja sama militer ini akan bersyarat? Marty mengatakan, Indonesia tidak akan memaksa AS untuk memahami reformasi di tubuh TNI karena tidak ingin ada kerja sama yang seolah bersyarat. "Kita tidak paksakan, biarkan saja mengalir," tambah Marty.
Normalisasi kerjasama militer kedua negara mulai dirintis oleh Presiden AS sebelumnya, George W. Bush, pada November 2005. Perkembangan itu terjadi sebagai apresiasi AS atas komitmen serius Indonesia dalam memberantas jaringan teroris sejak 2002.
Namun, kerjasama militer ini belum sepenuhnya dibuka. Pasalnya, Kongres di AS masih belum meluluskan beberapa program, diantaranya pelatihan untuk pasukan khusus Indonesia.
Melalui suatu undang-undang yang dipromosikan Senator Patrick Leahy, program pelatihan itu dilarang sejak 1997 karena Kongres AS curiga atas keterlibatan oknum-oknum militer Indonesia dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM.
• VIVAnews
