VIVAnews - Para anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk Indonesia, kembali membahas masalah pelanggaran HAM atas rakyat Palestina di Timur Tengah. Dewan HAM pun turut membahas perkembangan situasi HAM di Myanmar dan Korea Utara (Korut).
Demikian sejumlah topik yang menjadi agenda pertemuan tahunan Dewan HAM yang berlangsung di Markas Besar PBB di Jenewa, Swiss. Menurut keterangan dari Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, sidang sesi-13 Dewan HAM itu telah dibuka Senin, 1 Maret 2010, waktu setempat dan berlangsung hingga 26 Maret mendatang.
Delegasi Indonesia (Delri) dipimpin oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Dian Triansyah Djani. Dia juga mengemban posisi sebagai Wakil Presiden Dewan HAM untuk masa periode 2009 – 2010 yang mewakili kawasan Asia.
Di sela persidangan, akan diselenggarakan lima diskusi panel tematik yaitu Dampak Krisis Ekonomi dan Keuangan global terhadap Pemenuhan HAM; Deklarasi PBB mengenai Pendidikan dan Pelatihan HAM; Hak atas Kebenaran (Right to Truth); Perlindungan Hak Anak ; serta Pemajuan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Cacat.
Isu dan topik utama yang akan diangkat dalam Sidang Dewan HAM ke-13 antara lain situasi HAM di Wilayah Pendudukan Palestina dan tindak lanjut laporan Tim Pencari Fakta Independen mengenai pelanggaran HAM di Jalur Gaza (Goldstone Report).
Sidang juga akan membahas situasi HAM di Myanmar dan Korea Utara; laporan Pelapor Khusus tematis antara lain terkait Hak atas Pangan, Kekerasan terhadap Anak-anak dan Anti-Penyiksaan.
Selain itu, Sidang dijadwalkan akan mengadopsi laporan akhir Universal Periodic Review (UPR) antara lain untuk Brunei Darussalam, Kamboja, Korea Utara, Norwegia, Bhutan, Cyprus dan Portugal.
Komisaris Tinggi HAM, Navenethem Pillay, dalam pidato pembukaannya menyampaikan beberapa pokok penting dalam upaya bersama untuk memajukan kinerja Dewan.
"Dewan perlu meningkatkan perhatian khusus terhadap situasi HAM yang kronis dan memperbaiki koordinasi antara mekanisme-mekanisme HAM yang ada. Selain itu kemampuan Dewan HAM untuk mendorong perubahan kebijakan HAM di lapangan serta peningkatan sumber daya guna memenuhi mandat Dewan HAM," kata Pillay.
Delri akan berpartisipasi aktif sepanjang persidangan baik melalui penyampaian statement/intervensi dalam setiap mata acara maupun pembahasan dan negosiasi rancangan resolusi/keputusan Dewan.
Maka, Delri juga akan menyampaikan kemajuan dan tantangan serta pengalaman dan best practices Indonesia dalam upaya peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM baik pada tingkat nasional melalui keberlanjutan demokratisasi yang ditandai keberhasilan pemilu legislatif dan Presiden.
Delegasi Indonesia juga akan menjelaskan implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) periode 2004-2009 dan indikasi RANHAM periode 2010-2014, kontribusi Indonesia dalam pembentukan mekanisme HAM di kawasan, serta kerjasama dengan mekanisme HAM internasional dan posisi Indonesia terhadap proses tinjau-ulang Dewan HAM.
