VIVAnews - Pemerintah Filipina mengirim pasukan tambahan ke provinsi Maguindanao di Pulau Mindanao setelah sedikitnya 22 jurnalis dan pendukung kandidat yang akan mendaftar untuk pemilihan kepala daerah setempat dibantai secara massal pada Senin kemarin.
Letnan Kolonel Romeo Brawner, juru bicara militer, Selasa 24 November 2009, mengatakan bahwa lebih dari 500 prajurit tambahan dikirim ke Maguindanao untuk mengejar para pelaku.
Menurut Brawner, militer sudah mendapat perintah untuk menangkap para pengikut Andal Ampatuan, gubernur Maguindanao saat ini yang diduga berada di balik pembunuhan massal setelah lebih dari 40 jurnalis dan pendukung rivalnya, Esmael Mangudadatu, diculik. "Kami tetap pada dugaan bahwa klan Ampatuan adalah tersangka," kata Brawner seperti dikutip dari laman stasiun televisi al-Jazeera.
Militer mengungkapkan, 22 mayat yang sebagian besar perempuan dan beberapa di antaranya dipenggal dan dimutilasi, ditemukan di kuburan massal di wilayah pegunungan terpencil. Jumlah mayat yang ditemukan kemungkinan akan bertambah karena saat ini militer sedang melakukan penggalian di kuburan massal tersebut.
Presiden Gloria Macapagal Arroyo, mengecam aksi pembunuhan itu dan memerintahkan pejabat tinggi pemerintah untuk secara pribadi mengawasi aksi militer dalam mengungkap pelaku pembunuhan. Sedangkan aliansi jurnalis Filipina menuntut keadilan ditegakkan bagi para wartawan yang terbunuh. The National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) mengatakan, 12 wartawan yang ikut dalam konvoi pendukung untuk meliput tersebut ikut dibunuh.
"Kekuasaan berada di tangan pemerintah untuk memberikan keadilan bagi para korban. Ini adalah tantangan bagi upaya kita untuk memperkuat demokrasi di negara ini," kata juru bicara NUJP, Jaime Espina. Sedangkan Presiden National Press Club Filipina, Benny Antiporda, mengatakan, Arroyo harus membuktikan bahwa dia bisa memberikan keadilan bagi para korban.
Komite jurnalis yang berbasis di New York, Committee to Protect Journalists, dalam laporannya tahun ini mengatakan bahwa Filipina merupaka salah satu dari beberapa negara di mana pekerja media sering dibunuh tanpa penegakan hukum menyusulnya. Filipina berada di peringkat enam terburuk di dunia dalam hal tingkat kriminalitas pada wartawan. Bahkan Filipina lebih buruk dibanding Afganistan yang berkecamuk karena perang. Menurut laporan, 65 jurnalis telah dibunuh di Filipina sejak 1992.
Sementara itu, koalisi jurnalis dan kelompok advokasi kebebasan pers Asia Tenggara, Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), menuntut pemerintah Filipina agar berupaya keras menghentikan kekerasan dan membawa pelaku pembunuhan untuk diadili.
"Filipina berada di peringkat atas dari negara-negara di dunia dalam pembunuhan jurnalis, bahkan sebelum episode kejahatan keji barbar ini," kata Direktur Eksekutif SEAPA, Roby Alampay.
"Bahkan skala pembunuhan massal satu hari tidak bisa menutupi kelambanan pemerintah, politisi, dan tindakan-tindakan pemerintah yang membiarkan pelaku kekerasan tidak dihukum. Iklim tanpa penegakan hukum itu membuat warga Filipina- tidak hanya aktivis, politisi, dan pekerja media, rapuh terhadap kekuasaan dan kepentingan yang tidak toleran terhadap perbedaan pendapat atau suara-suara independen," lanjut Alampay.
