VIVAnews - Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mengumumkan secara resmi penundaan pemilihan presiden dan parlemen, yang seharusnya dilangsungkan pada 24 Januari 2010.
Keputusan itu diambil pemerintah Abbas di Tepi Barat, Minggu 22 November 2009, menyusul masukan terkait pemungutan suara dari Komisi Pemilihan Umum Palestina. Para anggota komisi menyatakan tidak dapat mempersiapkan pemilu di Jalur Gaza karena kelompok Hamas memboikot pemilu di wilayah itu.
"Presiden Abbas menyimpulkan bahwa tidak mungkin melaksanakan pemilihan umum di Gaza," menurut pejabat Palestina seperti dikutip harian The Jerusalem Post, Senin, 23 November 2009. "Kami tidak yakin Israel akan membolehkan warga Palestina di Yerusalem berpartisipasi dalam pemilu," kata pejabat yang tak disebutkan namanya itu.
Pejabat itu menyebutkan Abbas belum menetapkan tanggal pemilihan lain setelah penundaan Januari. "Masih terlalu dini untuk memutuskan tanggal baru," katanya. "Tergantung apakah Mesir dan negara Arab lainnya berhasil mencapai rekonsiliasi antara Hamas dan fatah".
Mengenai pernyataan Abbas yang tidak ingin mencalonkan kembali pada pemilihan umum, Pejabat itu menyatakan "Presiden akan tetap memegang kekuasaan sampai pemilu dilaksanakan. Saat ini dia belum memutuskan langkah selanjutnya," katanya.
Pada wawancara dengan BBC berbahasa Arab, Abbas menyatakan dirinya bermaksud tidak ikut dalam pemilihan umum mendatang, menyusul adanya perebutan kekuasaan antara Hamas dan Fatah. Keputusan ini dinilai pesaingnya sebagai kegagalan yang menyebabkan runtuhnya kredibilitas Abbas di mata warga Palestina.
"Ancaman Abbas tidak akan ikut pemilu hanya gertakan," menurut seorang pengamat politik di Ramalah. "Dia tahu tidak akan dapat memenangi pemilu tanpa dukungan Hamas," katanya.
Menurutnya, Ancaman Abbas tidak ikut dalam pemilu dianggap warga Palestina sebagai tindakan melawan Pemerintah AS. "Abbas mengharapkan AS untuk mendukung dia kembali. Jika dia benar-benar serius (mengundurkan diri) tidak ada yang akan menghalangi," kata pengamat.
Azzam Al-Ahmed, petinggi senior yang dekat dengan Abbas di Fatah menyiratkan keinginan Abbas tidak ikut pemilu karena ketakutan Abbas yang akan menjatuhkan pemimpin Palestina dan warga dalam sebuah krisis.
"Jika Presiden menarik kembali ucapannya (tidak ikut dalam pemilu), kepemimpinan di Pemerintah Palestina akan hancur," katanya pada harian Yerusalem, bagian majalah Al Quds. Dia menghargai keputusan presiden untuk tidak ikut pemilu untuk membalas AS terkait kebijakan Israel yang meneruskan pembangunan pemukiman.
Petinggi Fatah menyatakan Abbas membuat sebuh konsesi menyakitkan saat menyetujui rencana perjanjian damai jika Israel tetap meneruskan pembangunan di tepi barat dan Yerusalem selama enam bulan.
"AS gagal menekan Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan karena itulah kami merasa kecewa," katanya. Kemungkinan Abbas akan mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari dunia politik pada pertemuan Sidang Pusat PLO di Ramalah 15 desember mendatang.
Kandidat selain Abbas, menurut Ahmed tidak akan ada yang mampu menandingi Abbas. Namun dirinya berharap Sidang Pusat PLO akan mampu membujuk Abbas agar tetap berkuasa dan menghindari adanya kekosongan kekuasaan.
Fatah menuding AS sebagai pasukan yang represif dan tiran yang mencoba memecah belah warga Palestina dengan orang lain. tetapi, katanya, kekuatan AS tidak akan bertahan selamanya. "Negara super power itu akan runtuh dengan cepat," kata Ahmed.
• VIVAnews
