VIVAnews - Tepat 10 tahun yang lalu, mayoritas warga Australia menolak berpisah dari Kelompok Persemakmuran Inggris. Mereka pun menolak gagasan mengubah Australia menjadi negara republik.
Demikian hasil referendum yang diumumkan pada 6 November 1999, yang menunjukkan 54,87 persen warga Australia masih ingin dipimpin Ratu Britania Raya (Inggris), Elizabeth II.
Laman stasiun televisi BBC mengungkapkan bahwa seluruh enam negara bagian Australia menolak proposal negara republik. Selisih jumlah tertipis antara warga yang menolak dengan yang menerima berdirinya Republik Australia terjadi di negara bagian Victoria. Sebayak 50,16 persen penduduk menolak dan 49,84 persen menerima.
Hasil ini disambut meriah oleh para pendukung Kerajaan Inggris di pelabuhan Darling, Sydney. Sekitar 200-an orang membuka sampanye untuk merayakan kemenangan.
Perdana Menteri John Howard mengatakan pemerintah akan mengalihkan fokus dari pendirian republik ke hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun pemimpin oposisi Kim Beazley menyatakan akan terus mengampanyekan Republik Australia.
"Pemaparan konsep republik dalam referendum sengaja diatur agar republik tidak dipilih." tutur Beazley. "Namun gerakan republikan tidak akan pernah mati."
Jika Australia berubah menjadi republik mandiri, presiden akan dipilih anggota parlemen dan tidak melalui pemilihan langsung. Hal ini diduga memicu penolakan bentuk republik karena rakyat tidak percaya terhadap politisi.
