VIVAnews - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Rodham Clinton, membantah AS memperlunak kebijakan terhadap Israel. Clinton menegaskan pemerintah AS masih mendesak Israel untuk menghentikan pendudukan dan pembangunan pemukiman warga Yahudi.
Clinton mengatakan AS tidak akan berhenti menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun dia menyatakan juga akan menyemangati Israel untuk bergerak ke arah pembicaraan perdamaian meski tidak selalu sesuai dengan keinginan AS.
"Saya akan memberi dukungan positif kepada pihak yang mengambil langkah untuk mencapai solusi dua negara," kata Clinton dalam pertemuan Liga Arab di Marrakesh, Maroko, Senin (2/11), seperti dikutip laman harian The New York Times.
Sebelumnya, negara-negara Arab menyatakan keterkejutannya atas pernyataan Clinton yang dilontarkan di Yerusalem, Sabtu lalu. Clinton memuji rancangan pembatasan pembangunan di Tepi Barat yang diajukan Netanyahu.
Pujian itu dilontarkan Clinton saat bertemu pimpinan Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di Abu Dhabi. Proposal yang diajukan Israel berisi persetujuan menghentikan pembangunan di Tepi Barat dengan syarat izin penyelesaian 3.000 unit tambahan. Israel juga meminta penghapusan pembatasan pembangunan di Yerusalem Timur.
Pendudukan dan pembangunan yang dilakukan Israel merupakan salah satu batu sandungan dalam pembicaraan perdamaian di Timur Tengah. Ini terjadi karena pembangunan dilakukan di kawasan yang menjadi pokok sengketa Israel dan Palestina.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa meminta AS tidak menerima proposal Israel. Moussa berharap AS akan terus menekan Israel. Sementara Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit meminta AS menjamin mereka akan terus fokus kepada masalah pendudukan.
Clinton mengatakan posisi AS tidak berubah. Pemerintah AS tetap tidak menerima lanjutan pendudukan Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Philip J. Crowley menolak untuk menyebut pernyataan Clinton sebagai salah ucap. "Kami terus mengikuti reaksi atas kehadiran Clinton di Yerusalem," ujar Crowley.
