VIVAnews - Pemerintah Swiss berencana membatasi atau melarang organisasi yang membantu orang bunuh diri untuk mengurangi 'pariwisata kematian'. Ini dilakukan setelah sebuah penelitian yang dilakukan tahun lalu menunjukkan bahwa semakin banyak pasien, yang sebenarnya masih dapat disembuhkan, datang ke Swiss untuk mati.
Pemerintah Swiss menyatakan bahwa bunuh diri perlahan adalah pillihan terakhir pasien dengan penyakit mematikan. "Sebagai negara, kami tidak ingin menarik wisatawan yang ingin bunuh diri," kata Menteri Kehakiman Swiss Eveline Widmer-Schlumpf kepada wartawan di Bern seperti dikutip harian The Guardian edisi Kamis, 29 Oktober 2009.
Kabinet Swiss mengajukan dua rancangan undang-undang berkaitan dengan euthanasia. Salah satu rancangan berisi pengetatan aturan. Sementara rancangan lain berisi larangan operasi. Dua draft ini akan dibahas hingga 1 Maret tahun depan.
Parlemen Swiss mengisyaratkan akan menyetujui rancangan peraturan pertama. Berdasarkan aturan ini, pasien harus mendapatkan dua opini medis yang membuktikan bahwa penyakit mereka tidak dapat disembuhkan dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat.
Dokter harus menegaskan bahwa pasien yang sekarat tidak mengalami gangguan mental saat mengambil keputusan untuk mati. Aturan itu juga memerintahkan agar kelompok asistensi bunuh diri memberikan catatan yang lebih jelas mengenai cara kerja mereka untuk mencegah organisasi mengeruk keuntungan dari pasien yang ingin mati.
"Bunuh diri adalah pilihan terakhir. Kami percaya bahwa perlindungan atas kehidupan harus dikedepankan," demikian disampaikan Departemen Kehakiman melalui pernyataan resmi.
Setiap tahun, terdapat 400 kasus bunuh diri terencana di Swiss, 132 pasien berasal dari luar Swiss. Setidaknya seratus warga Inggris telah mengakhiri hidupnya di klinik Dignitas. Program bunuh diri pasien ini telah diizinkan pemerintah Swiss sejak 1940-an.
